Melanjutkan Contoh soal PKN kelas X Semester I dengan kunci jawaban bagian keempat , pada bagian kelima ini berisikan pilihan ganda dengan n...
Melanjutkan Contoh soal PKN kelas X Semester I dengan kunci jawaban bagian keempat, pada bagian kelima ini berisikan pilihan ganda dengan nomor soal 41 sampai dengan 50.
41. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. KKN
e. BPK
Jawaban: a
42. Komisi yang bertugas memeriksa kekayaan pejabat penyelenggaraan negara adalah….
a. KPK
b. KPKPN
c. LSM
d. Komisi Konstitusi
e. BPK
Jawaban: a
43. Tidak ada perubahan yang diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam perundang-undangan adalah asas….
a. legalitas
b. opportunitas
c. praduga tak bersalah
d. ne bis in idem
e. unus testis nuulus testis
Jawaban: a
44. Perjanjian antara dua negara atau lebih dan karenanya menimbulkan akibat hukum disebut….
a. undang-undang
b. doktrin
c. traktat
d. yurisprudensi
e. kasasi
Jawaban: c
45. Seseorang yang dituntut di muka pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan asas….
a. legalitas
b. kesusilaan
c. kesopanan
d. praduga tidak bersalah
e. nulum delectum
Jawaban: d
46. Hukum yang berlaku dan mengatur hanya bagi golognan tertentu saja disebut…
a. ius constitutum
b. constituendum
c. hukum positif
d. hukum nasional
e. hukum satu golongan
Jawaban: e
47. Perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh dua orang termasuk hukum….
a. pidana
b. formal
c. privat
d. subjektif
e. positif
Jawaban: c
48. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan RI yang ditetapkan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000, peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR adalah…
a. UUD 1945
b. UU
c. perpu
d. peraturan pemerintah
e. peraturan daerah
Jawaban: b
49. Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain disebut….
a. korupsi
b. kolusi
c. nepotisme
d. manipulasi
e. penyuapan
Jawaban: a
50. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah….
a. UU No. 1 Tahun 1974
b. UU No. 28 Tahun 1999
c. UU No. 21 Tahun 2000
d. UU No. 20 Tahun 2001
e. UU No. 31 Tahun 2002
